Semarang - Underpass Jatingaleh akan mulai direalisasikan tahun ini. Pemkot Semarang menganggarkan Rp 82 miliar guna pembebasan lahan yang terkena proyek tersebut. Kepala Dinas Binamarga Kota Semarang, Iswar Aminudin menjelaskan, anggaran tersebut dipakai untuk pembebasan lahan serta proses lain. Saat ini pihaknya masih akan melakukan persiapan administrasi sebelum menentukan titik lahan yang akan dibebaskan. ”Nantinya panitia pembebasan lahan akan memastikan titik untuk kemudian melaksanakan apprasial harga. Target kami pertengahan 2014 sudah ada negosiasi dan prosesnya selesai,” katanya.

Pemkot Semarang menargetkan proyek underpass Jatingaleh bisa direalisasikan tahun 2015. Proyek ini dibangun dengan tujuan mengatasi permasalahan kesemerawutan arus lalu lintas di kawasan tersebut.

”Untuk anggaran fisiknya akan jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemkot hanya bertanggung jawab pada proses pembebasan lahan,” kata Iswar.

Dalam program pembangunan underpass Jatingaleh, Jalan Teuku Umar, tepatnya mulai tanjakan Gombel sampai Kaliwiru rencananya bakal dilebarkan sekitar 30 meter. Pelebaran jalan itu untuk memberi ruang pembangunan jalan bebas hambatan bawah atau underpass. Ada dua lokasi underpass, yakni di tanjakan Gombel dan satu lagi di pertigaan Jalan Teuku Umar-Kesatrian.

Namun demikian, underpass seperti halnya proyek pembangunan jalan layang (flyover) Kalibanteng, bukan solusi satu-satunya untuk mengatasi kemacetan, jika tidak dibarengi dengan upaya menekan pertumbuhan kendaraan bermotor dan pembenahan trasportasi umum. Langkah membangun underpass untuk solusi atasi kemacetan di Jatingaleh, sebelumnya juga dinilai sebagai cara kuno oleh pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Joko Setidjowarno.

Menurut dia, mengatasi kemacetan seharusnya bukan dengan menambah kapasitas jalan. ”Cara modern untuk mengatasi kemacetan yaitu dengan meningkatkan pelayanan transportasi umum senyaman kendaraan pribadi,” katanya.Apalagi setelah underpass dibangun, tidak menjamin mengatasi kemacetan lalu lintas. Karena penyebab kemacetan bukanlah kurangnya jalan, tapi kurangnya angkutan umum yang representatif dan nyaman. Dari pantauan Suara Merdeka di kawasan yang akan dibangun underpass Jatingaleh, ternyata banyak terdapat kantor-kantor pemerintahan. Di antaranya Kantor Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kantor PDAM Cabang Semarang Selatan, Pasar Jatingaleh, serta kantor PLN. Selain itu juga ada pertokoan, beberapa tempat pendidikan serta kantor-kantor perbankan. Jika akan dilakukan pembebasan lahan, diperkirakan pemkot tidak terlalu kesulitan karena secara kelembagaan lebih mudah melakukan komunikasi dan koordinasi.